EKONOMI MANDIRI INDONESIA PART II

EKONOMI MANDIRI INDONESIA PART II

 

Halo agan dan sista mari kita lanjutkan pembahasan perihal ekonomi mandiri Indonesia ya di pembahasan perihal ekonomi mandiri Indonesia part I sudah dijelaskan pandangan para peneliti ekonomi dan pembahasan singkat penjelasana pernyataan Profesor Sarbini Sumawinata (1983), perihal ”Sejarah ekonomi kita adalah sejarah tanpa perubahan.” Pernyataan demikian memang sangat satir dan terkesan hiperbolis. Namun, apabila dikaji secara mendalam, perkembangan perekonomian Indonesia sejak kemerdekaan hingga reformasi saat ini belum menunjukkan perubahan yang berarti.

Pada judul ekonomi mandiri Indonesia part II saya mencoba menjelaskan cikal bakal Indonesia memulai orde kemunduran ekonomi mandiri dan berlanjut hingga pemerintahan saat ini. Ok mari kita mulai ya gan dan sista Mari kita awali dengan pembahasan perihal perusahaan BUMN Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No.740/KMK 00/1989 yang dimaksud Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah : Badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki Negara (Pasal 1 ayat 2a), atau badan usaha yang tidak seluruh sahamnya dimiliki Negara tetapi statusnya disamakan dengan BUMN yaitu (Pasal 1 ayat 2b)

 

1. BUMN yang merupakan patungan antara pemerintah dengan pemerintah daerah.

2. BUMN yang merupakan patungan antara pemerintah dengan BUMN lainnya.

3. BUMN yang merupakan badan-badan usaha patungan dengan swasta nasional/asing dimana Negara memiliki saham mayoritas minimal 51%. (Anoraga, 1995:1).

Kalo agan dan sista mau melihat lebih lengkap Keputusan Menteri Keuangan RI diatas bisa melihata melalui link sebagai berikut : 

http://gudanghukumindonesia.blogspot.com/2010/01/740kmk001989.html

gimana gan sudah dilihat lebih lengkap belum disana juga menjelaskan perihal Penjualan saham BUMN dilakukan untuk memperbaiki struktur permodalan perusahaan dan atau mendukung pengembangan usaha serta memperluas partisipasi masyarakat dalam pemilikan dan pengawasan BUMN dimana agan dan sista bisa melihat pada bagian ke empat (Penjualan BUMN) pada pasal 12 sebagai berikut isinya :

Pasal 13

(1).       Penjualan saham BUMN hanya dilakukan melalui pasar modal yang sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

(2).       Penjualan saham BUMN melalui penempatan langsung (direct placemen) hanya di lakukan untuk BUMN yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 14

(1).       Menteri mengeluarkan persetujuan tentang penjualan saham BUMN dengan menetapkan cara penjualannya melalui pasar modal atau penempatan langsung.

(2).       Penjualan saham BUMN melalui penempatan langsung diatur secara tersendiri oleh Menteri.

(3).       Pelaksanaan penjualan saham BUMN dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ok mari kita lanjutkan kembali pembahasannya ya gan betul tidak sis terlepas dari namanya yang berbeda-beda, agan dan sista patut mengetahui bahwa BUMN sudah ada di Indonesia sejak zaman perang dulu. Nah kini Setelah kemerdekaan maka cangkupan bidang yang dicakupi oleh BUMN pun bertambah banyak, sesuai yang saya bahas diatas yaitu mencangkup Pasal 33 UUD 1945 mengamankan, bahwa “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”. Tetapi memang ada kebutuhan ekonomi yang nyata untuk kehadiran BUMN itu di berbagai bidang.

Namun kini pemerintah melalui UU 1/1967, secara resmi pemodal asing pertama kali dapat menginvestasikan modalnya di Indonesia dengan iming – iming keringanan pajak. Seperti yang kita ketahui agan dan sista dalam Sektor-sektor pertambangan dikelola oleh perusahaan Amerika cs (Inggris, Prancis dkk). Dan kepemilikan saham – saham perusahaan BUMN kini makin marak dan kini pemerintah hanya memiliki sebagain nilai saham terhadap perusahaan BUMN pada tersebut. 

Sementara itu, pemerintah Soeharto masih mempertahankan sektor-sektor penting bagi negara. Dan awal mula ORDE PRIVATISASI PERUSAHAAN BUMN dimulai semenjak muncul muncul Pasal 3 UU 6/1968 yang berbunyi :

Perusahaan nasional adalah perusahaan yang sekurang- kurangnya 51% daripada modal dalam negeri yang ditanam didalammnya dimiliki oleh Negara dan/atau, swasta nasional Persentase itu senantiasa harus ditingkatkan sehingga pada tanggal 1 Januari 1974 menjadi tidak kurang dari 75%. Perusahaan asing adalah perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan dalam ayat 1 pasal ini.

Nah gimana gan kini sudah mengetahuikan cikal bakal Negara kita ini menagalami kemunduran atas kemandirian ekonomi yaitu akibat dari pasal diatas, maka dimulaialah ZAMAN dimana PIHAK ASING diperbolehkan untuk memiliki perusahaan strategis negara yang menguasai hajat hidup orang banyak. 

Inilah cikal bakal privatisasi di bumi Indonesia yang tujuan awalnya mulia yakni membangkitkan ekonomi negara ditengah minimnya modal dalam negeri. Disisi lain, privatisasi kepemilikan perusahaan negara kepada rakyatnya (bukan kepada saing) secara tidak langsung memang merupakan implementasi dari ekonomi  kekeluargaan (koperasi). Jadi sejarah privatisasi pertama kali di Indonesia adalah ketika diterbitnya UU no 6/1968 pada tanggal 3 Juli 1968.

Perlu diketahui oleh agan dan sista juga alasan dilakukannya privatisasi pada zaman Suharto dahulu adalah karena PUDARNYA KEYAKINAN TERHADAP TEORI NEGARA KESEJAHTERAHAN SEPERTI YANG DIPERKENALKAN OLEH JOHN MAYNARD KEYNESS (1883-1987) yang juga merupakan arsitek Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional. 

Premis dasarnya adalah bahwa menyerahkan kepemilikan dan pengelolaan sebagai kegiatan ekonomi, apalagi yang strategis, kepada Negara adalah sia-sia. Privatisasi seluruh kegiatan ekonomi adalah jawaban untuk meningkatkan jaminan kesejahteraan masyarakat, karena dengan demikian mereka akan menjadi lembaga yang harus bersaing.

Perlu agan dan sista ketahui Secara membudaya, privatisasi BUMN-BUMN strategis Indonesia pertama kali terjadi pada masa Pemerintahan Soeharto ke-5 yakni tahun 1991.  Meskipun cikal bakal privatisasi umum telah diundangkan pada tahun 1968, namun 1991 menjadi tahun dimana satu persatu perusahaan negara diprivatisasi secara kontinyu.

Dahulu pada zaman orde lama Suharto Atas desakan IMF, pemerintah dipaksa menjual BUMN-BUMN yang cukup potensial di masa-masa mendatang hanya untuk menutup defisit APBN. Selain menjadi sapi perah pejabat negara, BUMN diobral kepada investor asing demi mendapatkan utang baru dari IMF cs.

Sesungguhnya privatisasi BUMN memiliki tujuan sebagai berikut :

• Agar BUMN tersebut lebih maju dan profesional karena jadi swasta (bukan bermental mental pegawai negeri).
• Mengurangi campur tangan pemerintah dalam perekonomian.
• Mengurangi subsidi pemerintah terhadap BUMN
• Hasil privatisasi dapat digunakan untuk membangun BUMN baru atau proyek strategis lain untuk kesejahteraan rakyat.

Namun fakta yang terjadi selama ini justru menunjukkan betapa BUMN lebih banyak dijadikan sebagai sapi perahan buat para pejabat negara yang sedang berkuasa. Dengan penggunaan teori principal-agent maka nuansa politis sangat kental dalam BUMN, dikarenakan manajemen perusahaan tidak harus tunduk dan loyal kepada pemilik saham. 

Menurut Moeljono, 2004 : 51 :

Berbagai kepentingan politik aktif bermain, yang ujung-ujungnya menyebabkan BUMN tereksploitasi oleh politisi. Celakanya, para petinggi perusahaan itu juga cenderung menikmati perahan tadi dan  mereka juga kebagian hasil yang tidak kecil. Alhasil, kebanyakan BUMN yang ada menjadi sakit dan fakta itu bertahan sepanjang sejarah adanya BUMN di negeri ini.

Mari kita bahas contoh – contoh penjualan asset BUMN ke pihak asing dimulai gencar menjual asset BUMN yaitu Megawati, dimana yang telah kita ketahui tim ekonominya terdiri dari Menko Perekonomian Dorodjatun, Menkeu Boediono, dan Meneg BUMN Laksama Sukardi melakukan privatisasi BUMN secara cepat (fast-track privatization) dimana  hanya untuk menutup anggaran dengan tanpa mempertimbangkan aspek ekonomis dari BUMN yang bersangkutan. Cara yang dipilih oleh pemerintahan ibu megawati yaitu dengan  menggandeng mitra strategis (melalui strategic sale) dalam proses privatisasi.

Atas cara yang dipilih oleh era megawati maka pada semester pertama pemerintahannya, pemerintahan Megawati sudah berhasil menjual 7 BUMN yang masih aktif mengisi kas negara sebesar Rp 3,5 triliun per tahun. Ketujuh BUMN tersebut yaitu Indosat, Kimia Farma, Indofarma, Indocement Tunggal Prakarsa, Tambang Batubara Bukit Asam, Angkasa Pura II, dan Wisma Nusantara dilelang tahun itu. 

Selanjutnya pemerintahan Megawati juga melego perusahaan telekomunikasi Negara: Telkom. Pemerintah saat itu beralasan penjualan untuk menambal tekor Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Penjualan PT Indosat dan Telkom paling disoroti masyarakat. Dengan prospek positif industri telekomunikasi di Indonesia, dua perusahaan raksasa itu sempat mendatangkan keuntungan yang berlimpah. Seperti yang tercatat dalam bursa saham dimana nilai saham kedua perusahaan tersebut pernah mencapai Rp 26,740 triliun

Namun sayang keuntungan itu justru masuk ke dalam saku Temasek, BUMN Singapura yang menguasai saham Indosat dan Telkom. Berbagai saham BUMN lain yang strategis berhasil dijual diera Megawati. Sebut saja penjualan saham Perusahaan Gas Negara sebesar Rp 7,34 triliun melampaui dari target semula yaitu Rp 6,5 triliun. Privatisasi Bank Mandiri dengan nilai Rp 2,5 triliun dan Bank Rakyat Indonesia Rp 2,5 triliun.

Kesangsian masyarakat terhadap klaim Megawati atas ekonomi kerakyatan dan perlawanan terhadap neoliberalisme adalah tindakannya menjual sejumlah badan usaha milik negara. Dibantah oleh kubu megawati dengan mengeluarkan statement sebagai berikut.

Jika ada beberapa BUMN yang diprivatisasi di era Habibie dan Gus Dur, dengan berpatokan pada perjanjian MEFP yaitu kesepakatan dengan IMF pada 31 Oktober 1997 untuk menangani krisis keuangan yang tengah berlangsung, rejim Orde Baru telah dipaksa untuk menjalankan seluruh rekomendasi yang terdapat dalam Memorandum of Economic and Financial Policies (MEFP). Kerangka kesepakatan yang ditandatangani Suharto dengan IMF pada 31 Agustus 1997 ini menjadi titik awal untuk menghasilkan rangkaian kesepakatan lainnya dalam bentuk kesepakatan letter of intent sebagai persayaratan (conditionality) terhadap pemberian bantuan keuangan yang diberikan IMF. Swastanisasi dan penalangan utang swatsa adalah bagian dari produk kebijakan yang dihasilkan di bawah kerangka kesepakatan IMF tersebut yang dikenal dengan paket stand by arrangement dan  ditandatangani pada masa Suharto ini telah dilanjutkan juga oleh pemerintahan Habibie. Walau hanya memerintah selama setahun, pemerintah transisional Habibie (21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999) telah menyepakati sebanyak 7 kesepakatan dengan IMF (Letter of Intent – LoI), masing-masing tertanggal 29 Juli 1998, 11 September 1998, 19 Oktober 1998, 13 November 1998, 16 Maret 1999, 14 Mei 1999 dan 22 Juli 1999. Demikian juga halnya dengan masa pemerintahan Gus Dur. Pemerintahan yang merupakan produk dari koalisi poros tengah ini juga telah menghasilkan kesepakatan lanjutan. Selama kurun waktu dari 20 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001, setidaknya terdapat empat kesepakatan yang dihasilkan oleh pemerintahan Gus Dur.

 

Namun di bantah kembali oleh masyarakat dimana terdapat dalam tim ekonomi yang sangat patuh pada IMF di pemerintahan Megawati berhasil memprivatisasi aset-aset strategis negara seperti Telkom, Indosat, PT BNI,  PT Batu Bara Bukit Asam. Penjualan BUMN tersebut dengan harga yang terlalu kecil jika dibanding prospek  (2 tahun kemudian)  yang memiliki kinerja yang sangat baik, yang menghasilkan keuntungan yang besar bagi para pemegang saham.

Begitu juga penjualan bank-bank di BPPN dengan sangat murah, dimana hampir di setiap transaksi merugikan negara triliun rupiah. Inilah salah satu keberhasilan IMF untuk mendikte Indonesia melalui tim ekonomi yang berhaluan Mafia Berkeley, yang berpaham neoliberalisme.

Pada semester pertama pemerintahannya, pemerintahan Megawati sudah menjual 7 BUMN yang masih aktif mengisi celengan negara Rp 3,5 triliun per tahun. Indosat, Kimia Farma, Indofarma, Indocement Tunggal Prakarsa, Tambang Batubara Bukit Asam, Angkasa Pura II, dan Wisma Nusantara dilelang tahun itu. Selanjutnya pemerintahan Megawati juga melego perusahaan telekomunikasi Negara: Telkom. Pemerintah saat itu beralasan penjualan untuk menambal tekor Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Penjualan PT Indosat dan Telkom paling disoroti masyarakat. Dengan prospek positif industri telekomunikasi di Indonesia, dua perusahaan raksasa itu sempat mendatangkan keuntungan yang berlimpah. Betapa tidak, saham kedua perusahaan itu pernah loncat hingga Rp 26,740 triliun. Sayang keuntungan itu justru masuk kantong Temasek, BUMN Singapura yang menguasai saham Indosat dan Telkom. Berbagai saham BUMN lain yang strategis berhasil dijual diera Megawati. Sebut saja penjualan saham Perusahaan Gas Negara sebesar Rp 7,34 triliun melampaui dari target semula yaitu Rp 6,5 triliun. Privatisasi Bank Mandiri dengan nilai Rp 2,5 triliun dan Bank Rakyat Indonesia Rp 2,5 triliun.

Namun patut kita akui juga ada juga sejumlah keberhasilan Laksamana dalam pengelolaan BUMN. Dimana Negara kita mendapatkan setoran dividen 50% dari semua laba BUMN ke APBN. Hasilnya, setiap tahun, pemerintah bisa mendapat suntikan dana lebih dari Rp 6 triliun. Pemerintah juga bisa mendapat pajak yang cukup besar dari hasil penjualan sebagian BUMN tersebut. Yang menjadi permasalahan adalah di zaman Laksamana pula, muncul kesan tentang penguasaan BUMN demi kepentingan partai politik. Makanya, banyak proses privatisasi yang dicurigai mengandung kepentingan tertentu.

Untuk di jaman pemerintahan SBY perihal penjualan saham BUMN dengan cara privatisasi melalui IPO tercatat selama periode 2006 sd 2013 pemerintahan pak SBY dengan menteri Dahlan Iskan Perusahaan BUMN yang telah di privatisasi oleh pemerintah pak SBY adalah sebagai berikut :

Tahun 2006 :

1. PT PGN,Tbk
2. PT BNI,Tbk

Tahun 2007 :

1. PT Jasa Marga ,Tbk
2. PT Wijaya Karya, Tbk

Tahun 2009 :

1. PT BTN,Tbk
2. PT Pembangunan Perumahan,Tbk
3. PT Krakatau Steel,Tbk

Tahun 2010 :

1. PT BNI,Tbk
2. PT Kertas Blabak
3. PT Intirub
4. PT Garuda Indonesia,Tbk
5. PT Bank Mandiri, Tbk

Tahun 2011 :

1. PT Kertas Basuki Rachmat
2. PT Atmindo
3. PT Jakarta International Hotel Development, Tbk

Tahun 2013 :

1. PT Asuransi Jasa Indonesia,
2. Bank Tabungan Nasional,
3. Jakarta Lloyd,
4. Krakatau Steel,
5. Industri Sandang,
6. PTB Inti,
7. Rukindo,
8. Bahtera Adi Guna,
9. PT Perkebunan Nusantara III,
10. PT Perkebunan Nusantara IV,
11. PT Perkebunan Nusantara VII,
12. Sarana Karya.
13. Semen Batu Raya,
14. Waskita Karya,
15. Sucofindo,
16. Surveyor Indonesia,
17. Kawasan Berikat Nusantara,
18. Kawasan Industri Medan,
19. Kawasan Industri Makasar,
20. Kawasan Industri Wijaya Kusuma,
21. BNI Persero,
22. Adhi Karya,
23. Pembangunan Perumahan (melalui IPO),
24. Kawasan Industri Surabaya,
25. Rekayasa Industri.
26. PT Dirgantara Industri,
27. Boma Vista,
28. PTB Barata,
29. PTB Inka,
30. Dok Perkapalan Surabaya,
31. Dok Perkapalan Koja Bahari,
32. Biramaya Karya,
33. Yodya Karya,
34. Kimia Farma dan Indo Farma
35. PT Kraft Aceh, dan
36. Industri Kapal Indonesia. .( Seruu.com, 2 Maret 2013)

Sangat mencengankan kalo kita melihat jumalah BUMN yang telah di privatisasi oleh Pemerintahan pak SBY selama 10 tahun ini. Kini kita sebagai masyarakat umum hanya tinggal menunggu perusahaan BUMN manakah yang mau di jual kembali kepihak asing pada pemerintahan yang baru ini.

Masihkah kita mengatakan pemerintahan ini berasaskan kekeluargaan dan memenuhi hajat orang banyak sesuai tercantum dalam pasal 33 UUD 1945 diatas pada pembahasan ekonomi mandiri part I kemarin.

Seperti yang kita ketahui kekuatan ekonomi di tunjang atas pengusaan asset-aset yang memiliki hajat orang banyak di kuasai oleh pihak asing maka keuntungan yang dihasilkan oleh asset-aset Negara yang telah terprivatisasi tersebut secara otomatis akan masuk ke kantong-kantong para Negara investor tersebut dan keuantungan yang diperoleh Negara berupa deviden saham atas asset-aset BUMN tersebut akan mengalami penurunan sesuai dengan jumlah proposi saham yang dikuasai oleh pemerintah.

Ada dampak paling buruk selain deviden saham tersebut masuk ke dalam kas Investor yaitu krisis ekonomi kembali seperti tahun 1998 dimana para investor menarik dana investasi mereka secara serentak sehingga Indonesia mengalami gunjang ganjing kehampaan dana kas Negara sehingga harga-harga kebutuhan pokok akan mengalami kenaikan dan nila mata uang rupiah melemah terhadap nilai dollar amerika.

Inilah yang dikatakan oleh aviliani keadaan ekonomi Indonesia dalam keadaan bublle economy yang dimana telah saya lakukan pembahasan ekonomi beberapa waktu lalu yang telah saya bahas di ekonomi mandiri Indonesia part I.

Akhir kata saya akhiri pembahasan ekonomi madiri Indonesia  part II insya allah akan saya lanjutkan esok hari dengan topik yang sama yaitu ekonomi mandiri Indonesia part III dimana didalamnya insya allah akan saya bahas dalam sudut solusi atau dalam pembahasan sistem ekonomi mandiri yang pantas di Indonesia. saya selaku bloger memohon maaf apabila dalam pembahasan diatas dalam kata-kata yang saya tuliskan menyakiti hati kawan wassalamu’alaikum wr…wb…

Salam Perubahan dari saya

Arief  Tri Setiaji,S.E

Referensi gambar : 

http://www.kaskus.co.id/thread/52427e760d8b46a751000002/sby-yang-royal-ngobral-bumn-tapi-utang-negara-malah-nambah/1

Referensi Tulisan :

http://www.pemiluindonesia.com/berita-pemilu/privatisasi-di-era-megawati-karena-krisis-ekonomi.html

http://liputanislam.com/opini/lomba-privatisasi-bumn-siapa-menang/ 

http://gudanghukumindonesia.blogspot.com/2010/01/740kmk001989.html